Siap-Siap, Pemerintah Akan Menjadikan Hanya Ada 1 Kelas Di BPJS. Inilah Penjelasannya


Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) menyebut pemerintah tengah menyiapkan kelas standar untuk peserta program jaminan kesehatan nasional BPJS Kesehatan. Ini berarti, sistem kelas 1, 2, dan 3 untuk peserta mandiri yang ada saat ini akan tergabung menjadi hanya satu kelas.

Muttaqien belum bersedia menjelaskan lebih detail rencana penghapusan kelas secara keseluruhan. Namun, ia menyebut kebijakan penghapusan kelas akan dirampungkan paling lambat akhir tahun ini. Progres saat ini diklaim sudah mencapai 70 persen.

"Jadi, tujuan akhirnya semua kelas bayar sama, tidak ada perbedaan. Tapi dia bisa naik kelas jika ingin ada penanganan lebih dari RS, itu bayar sendiri. Hak dasarnya sama," tutur Muttaqien.

Karena prosesnya akan memakan waktu, rencana penghapusan kelas menjadi satu kelas baru akan dilakukan secara bertahap mulai 2021-2022. Sembari menunggu kesiapan RS.

Untuk langkah awal, pemerintah baru akan menetapkan dua kelas standar yang secara perlahan dilebur menjadi satu kelas. Namun, belum diketahui biaya yang akan dipatok untuk kelas tersebut.

"Terkait subsidi di kelas 3 untuk PBPU dan BP belum diputuskan. Menunggu final hasil kajian dan penyusunan kebijakannya. Karena hasil definisi ulang dari kebijakan Kebutuhan Dasar Kesehatan (KDK) Program JKN dan Rawat Inap Kelas Standar akan berdampak pada perhitungan tarif RS dan iuran peserta," ucapnya.

Dalam kesempatan terpisah, Anggota DJSN Mohammad Subuh bilang kelas standar akan menjadi jawaban dari defisit BPJS Kesehatan dan prinsip gotong-royong yang selama ini gagal diterapkan dalam kepesertaan BPJS Kesehatan. Dalam kelas standar, definisi manfaat akan dipertegas sesuai dengan iuran baru yang akan diterapkan.

Ia menjelaskan dari peserta mandiri sebanyak 21 juta orang, hanya 11 juta orang yang menjadi peserta aktif atau membayarkan iurannya. Sementara 10 juta lainnya, tak membayar sama sekali atau hanya membayar saat membutuhkan pelayanan kesehatan.

"Bayangkan ini lebih dari 40 persen yang tidak aktif membayar, tapi saat mau menikmati manfaat baru bayar. Simpel-nya mau dapat manfaat, tapi tidak mau kontribusi. Ini bertentangan dengan prinsip jaminan sosial," imbuhnya.

Sebetulnya, kelas standar ditargetkan rampung pada 2019, namun molor hingga saat ini. Muttaqien menyebut untuk itu lah Perpres Nomor 64 Tahun 2020 diterbitkan untuk menggenjot rampungnya kelas standar.

"Jaminan kesehatan diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas," bunyinya seperti dikutip dari pasal terkait.

Sumber : suarapriangan.com/2020/05/dilebur-jadi-satu-pemerintah-akan-hapus.html
BAGIKAN SEGERA WhatsApp

SARAN DARI KAMI