Laporkan Ke No WA 08111022210 Jika Pencairan BLT Rp 600 Ribu PerBulan Bermasalah Dengan Format Berikut


Pencairan Bantuan langsung tunai (BLT) Rp 600 per bulan di daerahmu bermasalah?

Jika hal itu terjadi, maka masyarakat bisa mengadukan ke Kementerian Sosial.

Tak cuma BLT RP 600 per bulan yang bisa diadukan, tetapi program bantuan sosial lainnya. Permasalahan yang dapat diadukan meliputi penyelewengan, pungli hingga ketidaktepatan sasaran alias salah sasaran.
Mengutip informasi Instagram resmi Kemensos @kemensosri, Rabu (6/5/2020), disebutkan bahwa masyarakat dapat melaporkan dengan dua cara.

Pertama melalui nomor WhatsApp (WA) 08111022210 dan kedua melalui email ke alamat bansoscovid19@kemsos.go.id.
Dalam uraian di postingan tersebut dijelaskan, layanan WhatsApp tersebut tidak menerima telepon melainkan hanya pesan saja dan nomor tersebut tidak untuk melakukan pendaftaran penerima bansos Kemensos.

Adapun cara mengirimkan pesan pengaduan dengan menggunakan format Nama lengkap (spasi) Nomor KTP (spasi) Alamat lengkap (spasi) Isi aduan.

Sebagai tambahan dan perlu untuk diketahui Kemensos telah menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) senilai Rp 600.000 per bulan per kepala keluarga dan rencananya akan diberikan selama tiga bulan.

Sementara dana bantuan ini akan diberikan kepada keluarga yang sudah terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Cara Mencairkan BLT Rp 600 Ribu per bulan

Pencairan BLT Rp 600 ribu yang diambil dari dana desa (DD) dicairkan melalui pemerintah daerah setempat.

Syaratnya, penerima belum mendapatkan BPNT (bantuan sembako), PKH, Pra Kerja, Bansos Tunai, yang kehilangan mata pencaharian/penghasilan, belum terdata di DTKS (exclusion error) atau memiliki anggota keluarga yang sakit menahun/kritis.

"Pendataan penerima dilakukan mulai RT/RW dan diverifikasi melalui Musyawarah Desa Khusus agar benar benar tepat sasaran, obyektif, transparan dan yang terpenting tidak double-double dengan bantuan yang lain" imbuhnya.

"Mekanisme ini merupakan satu rangkaian utuh, tidak bisa berdiri sendiri-sendiri. Proses inilah yang menjadi salah satu penyebab penyaluran BLT DD relatif lambat, karena memang harus dipastikan semua clear and clean," tambahnya.

Setiap keluarga penerima BLT, lanjut Khofifah memperoleh bantuan sejumlah Rp 600 ribu yang dibayarkan selama tiga bulan.

Sehingga jumlah yang diterima Rp 1,8 juta setiap keluarga penerima manfaat. BLT DD tersebut dapat dimanfaatkan masyarakat untuk membeli kebutuhan selama Ramadlan dan meringankan beban ekonomi mereka.

"BLT diberikan selama tiga bulan. Mulai dari April hingga Juni. Skemanya non tunai atau cashless," imbuhnya.

Menurut Khofifah, pola penyaluran secara non tunai dilakukan agar jumlah uang yang diterima tepat, sehingga tepat pula manfaatnya. Dan yang lebih penting, tambah dia, mendorong masyarakat terkoneksi dengan perbankan dan memiliki tabungan.

Pemprov Jatim sendiri telah bekerjasama dengan sejumlah perbankan dalam penyalurannya, diantaranya Bank Jatim, Bank BNI dan Bank BRI. Bahkan, di sejumlah kabupaten juga bekerjasama dengan Bank BPR milik daerah.

Berdasarkan data dari Dinas PMD Jatim, sudah sepuluh daerah telah mulai menyalurkan BLT DD di 50 Desa untuk 5.006 KPM senilai Rp 3.003.600.000.

Sepuluh Kabupaten tersebut yang sudah menyalurkan dana desa adalah Jombang, Trenggalek, Tulungagung, Malang, Lumajang, Banyuwangi, Bojonegoro, Lamongan, Gresik, dan Pamekasan.

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel